Mahfud: Draf Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sudah Dikirim ke Jokowi

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas sudah mengirimkan draf Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut pengajuan draf sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.
“Saat ini kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pekan ini MenPAN-RB sudah mengirimkan draft SPBE kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi,” kata Mahfud melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2022).
Mahfud juga menanggapi kritik Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan kepada KPK untuk tidak sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Menurutnya, lebih baik dibuat pencegahan melalui sistem berbasis digital.
“Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya,” ucapnya.

“Itulah sebabnya pemerintah pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai (kartal), maksudnta agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Luhut mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Luhut kemudian bercerita bahwa dia diundang untuk diwawancarai salah satu media di London. Dia mengatakan Indonesia dipuji setelah berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali pada November lalu.

Di sana, dia menjelaskan Indonesia memiliki empat pilar dalam pembangunan. Dari keempat yang disampaikan itu, dia menyebut digitalisasi merupakan kunci kemajuan bangsa.

“Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu efisiensi, efisiensi apa digitalisasi. Kedua hilirisasi, yang ketiga dana desa, itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi dua pertama tadi itu kunci Bapak/Ibu sekalian,” ucapnya.

Setelah itu, Luhut mengingatkan KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik, tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem.

“Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau,” kata Luhut

“Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *