Keuangan Digital Diprediksi Capai Rp 4.500 Triliun di 2030

diprediksi akan tumbuh 8 kali lipat di tahun 2030, yang mana saat ini Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, dikutip dari laman BI, Senin (13/12/2021).

Wapres menegaskan, Pemerintah dan asosiasi sepakat untuk terus mendongkrak inklusi keuangan, agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech, sementara di sisi lain juga meningkatkan literasi keuangan digital.

“Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wapres Ma’ruf.

Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan, menyebut tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik.

Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Luhut, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen,” ucap Luhut.

Sementara, tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Karena, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya.

“Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan resiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” ungkap Luhut.

Adapun IFS 2021 yang digelar selama dua hari berhasil mengumpulkan lebih dari 80 pembicara nasional dan global. Salah satu pembicara yang ikut urun gagasan adalah Permaisuri Belanda, Queen Maxima, yang juga adalah Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan.

“Pemerintah punya peranan sangat penting untuk mengembangkan visi untuk masa depan dunia digital, termasuk mengidentifikasi tata kelola yang dibutuhkan dan infrastruktur yang dibutuhkan,” kata Queen Maxima.

Menurut Queen, dengan memberikan infrastruktur yang terstandarisasi akan sangat mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya yang telah dilakukan di Indonesia dengan inovasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan di 2019.

Selain itu, Queen Maxima menghimbau, agar pelaku fintech di Indonesia berhati-hati pula seiring dengan makin majunya inovasi teknologi. Sebab, Teknologi yang maju, misalnya dengan kehadiran super-app, akan makin meningkatkan celah risiko.

“Para pemangku kepentingan harus terus memantaunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memitigasi risiko-risiko yang ada. Antisipasi-antisipasi terhadap risiko ini dapat dilakukan dengan kolaborasi erat bersama asosiasi-asosiasi yang kuat, seperti yang telah dimiliki di Indonesia,” pungkas Queen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.