Ketum PKB Minta Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong pemerintah untuk terus melakukan penguatan perlindungan dan fasilitas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Dia menyatakan salah satu bentuk perlindungan yang bisa diberikan adalah dengan memastikan kompetensi dan kualitas PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Cara tersebut dilakukan agar PMI bisa lebih berdaya saing.

“Demi nama baik bangsa kita, maka kompetensi tenaga kerja kita harus ditingkatkan, fasilitas dan sarana serta dukungan pemerintah kepada pekerja migran juga harus meningkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9/2022).
Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri acara pelepasan 490 PMI dalam program G to G Korea di El Hotel Royal Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan PMI memiliki julukan pahlawan devisa. Oleh karena itu, sama seperti pahlawan kemerdekaan keamanan para PMI harus terjamin dengan baik.
“Begitu pun para PMI kita di tempat mereka bekerja harus terjamin juga keamanannya,” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Indonesia tercatat sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia setelah China dan Filipina. Remitansi dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi atau pada tahun 2019 mencapai US$ 11,4 miliar. Angka tersebut tumbuh 21% dari kurun waktu lima tahun sebelumnya. Kendati demikian, keamanan akan PMI masih belum terjamin.

“Tapi nyatanya PMI kita masih saja rentan terhadap berbagai risiko, seperti gagal ditempatkan, ancaman penghentian kontrak maupun cuti tanpa dibayar. Ini mau tidak mau harus diperhatikan betul oleh pemerintah,” tegasnya.

Selain mendorong pemerintah untuk memperhatikan keamanan PMI, dia juga mendukung agar anggaran untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bisa ditambahkan. Sebab, program pengawasan untuk PMI membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.

“Oleh karena itu, sangat sangat penting dipahami oleh para penentu anggaran ini, Kementerian Keuangan terutama, Komisi IX dan juga Badan Anggaran untuk betul-betul memperhatikan BNP2TKI (BP2MI),” tukasnya.

Untuk informasi, pelepasan 490 PMI ke Korea itu turut dihadiri Kepala BP2MI Benny Ramdhani, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenpolhukam Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Didi Sumedi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.