JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan kesiapannya untuk memberikan sejumlah masukan penting kepada Komisi II DPR RI terkait rencana revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Salah satu poin krusial yang akan disorongkan adalah usulan desain baru penyelenggaraan pemilu demi mengurangi beban kerja para petugas di lapangan.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pihaknya saat ini masih menunggu jadwal resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI guna membahas arah revisi regulasi kepemiluan tersebut.
“Sudah pastinya kita tunggu juga, nantinya pasti ada semacam RDP untuk membahas atau menyampaikan masukan KPU terkait rencana revisi undang-undang dari perspektif penyelenggara pemilu,” kata Afifuddin dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Minggu, 8 November 2026.
Afifuddin menjelaskan, evaluasi terhadap beban kerja badan ad hoc maupun seluruh jajaran penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama. Berkaca dari gelaran pemilu sebelumnya, desain teknis pemilihan umum ke depan dinilai perlu disederhanakan agar tidak memicu kelelahan fisik yang berlebihan bagi para petugas.
“Misalnya beban-beban penyelenggara yang bisa kita buat lebih ringan, desainnya seperti apa, dan seterusnya. Pasti semua punya usulan, nah itu kita sampaikan usulan dari versi penyelenggara,” ucapnya.
Selain formulasi beban kerja, KPU juga berencana memberikan masukan komprehensif mengenai mekanisme teknis pemungutan suara, pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan, serta penyelarasan tahapan demi mewujudkan pesta demokrasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Sumber : Metrotvnews