JAKARTA – Jalan Lenteng Agung, di perbatasan Jakarta–Depok adalah titik yang dijuluki “neraka” tiap Jumat pagi — motor dan mobil berdesakan, suara klakson bersahutan, asap knalpot mengambang di udara yang sudah jenuh dengan polusi. Namun kini di tiap Jumat, kendaraan mengalir lebih lancar. Bukan sepi, tapi berbeda.
Di LRT Jabodebek, gerbong masih berisi penumpang, tapi setidaknya 42.000 orang lebih sedikit dari biasanya.
Arif, sopir bus TransJakarta rute Balai Kota–Jalan Merdeka Selatan, merasakan perbedaan itu langsung di setirnya. “Kalau dulu Jumat pagi, sekitar jam 6 sampai 9, itu padat banget. Sekarang lebih longgar dibanding dulu. Enggak sepadat yang sampai antre panjang,” katanya.
Saat sebagian orang masih terlelap, Kiky (29) sudah bergerak sejak pukul empat pagi. Ia ASN di bidang humas di Cipinang, Jakarta Timur, yang berjarak 18 kilometer dari rumahnya di Cibubur.
Setiap hari kerja, ia berpacu dengan waktu: bangun, masak bekal untuk dirinya dan suami, bersiap, lalu memacu motor atau mengejar LRT disambung ojek demi tiba sebelum 07.30 WIB. Jika terlambat naik LRT, ia harus mengantre ojek lagi dari Stasiun Cawang — Rp 15.000 dari rumah ke stasiun, naik LRT, lalu ojek lagi Rp 15.000 ke kantor. Total transportasi satu hari bisa Rp 40.000 hingga Rp 50.000.
Tapi Jumat kini berbeda. Kiky tetap bangun pukul empat — tubuhnya sudah terpola demikian. Bedanya, tidak ada perasaan tergesa-gesa. Tidak ada hitungan bensin, tidak ada ongkos ojek. Ia cukup duduk di depan laptop, mengisi absen lewat aplikasi Pusaka pukul 08.00, lalu mulai kerja.
Di sudut lain kota, Natasya (28) menikmati kenikmatan sederhana: tidur 30 menit lebih lama. Jika biasanya ia harus bangun pukul 06.30 untuk mandi, berdandan, dan mengejar macet ke kantor, kini ia bisa membuka mata pukul 07.00 — cukup cuci muka, sikat gigi, absen di HP, lalu buka laptop.
Tidak perlu mandi, tidak harus memakai lipstik, dan tidak ada kemacetan.
Tapi Natasya bukan tipe yang bisa benar-benar santai. Pekerjaannya mengikuti kegiatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengharuskan ia siap siaga 24 jam. Jumat yang ia jalani bukan hari istirahat. Hanya pindah lokasi: dari jalanan bergeser ke layar Zoom Meeting, kadang rapat demi rapat hingga pukul 16.30 WIB, lalu koordinasi via ponsel terus berlanjut hingga larut malam.
Di tempat lain, tepatnya di Jember, Jawa Timur, Nasyihen Ainun Najjimmi (28), PNS di Dinas Kominfo Jember, membuka laptopnya langsung setelah bangun tidur. Di kamar kosnya di Kelurahan Jember Kidul, tidak ada meja ergonomis — hanya “kursi bakso” plastik tipis yang biasa dipakai warung mie pinggir jalan.
“Kalau saya malah lebih fokus di kos karena lebih sepi dan enggak ada suara-suara,” — Nasyihen Ainun Najjimmi, ASN
Setengah layar laptopnya terbuka untuk file kerja, setengah lagi WhatsApp grup kantor. Kursinya yang tanpa sandaran diletakkan menempel dinding agar bisa menyandarkan punggung ke tembok saat lelah. Tapi ia tidak mengeluh. “Kalau saya malah lebih fokus di kos karena lebih sepi dan enggak ada suara-suara,” katanya. Berbeda dari kantor yang sering ramai dan mengganggu konsentrasi.
Gambaran serupa, dengan nuansa berbeda, datang dari Surabaya. Dewi Ariyanti, ASN Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur, menjalani WFH setiap Rabu — Pemprov Jatim memilih hari berbeda dari pemerintah pusat.
Dewi mengakui ritme WFH-nya tidak sempurna: ada saat ia berhenti sebentar untuk mencuci piring yang menumpuk di bak, atau memasukkan cucian ke mesin cuci sambil menunggu email dibalas.
“Lebih enak sambil nyambi-nyambi, tapi enggak fokus juga,” katanya sambil tertawa.
Tapi satu hal yang tak ternilai: setiap Rabu ia bisa memantau kondisi ayahnya yang sedang sakit, memastikan sang ayah minum obat tepat waktu, dan makan siang bersama.
Ika Meilani Untari (42), ASN Pemkot Jakarta Timur, memiliki strategi yang berbeda lagi. Ia tidak membiarkan satu pun pekerjaan rumah tersisa ketika jam kerja digital dimulai pukul 08.00.
“Jam delapan itu diusahakan sudah beres semua urusan rumah,” katanya.
Dengan anak laki-laki yang sudah kelas satu SMA dan relatif mandiri, ia tidak mengalami konflik batin yang dialami rekan-rekan yang memiliki anak balita. Tapi tetap saja: instruksi mendadak dari pimpinan bisa datang kapan saja di tengah ia menyapu lantai.
“Kalau memang urgent, ya pasti kita tinggalkan apa yang kita kerjakan,” ujarnya.
Jauh dari hingar-bingar Jakarta, di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Roy R. Kalami menghadapi WFH yang sama sekali berbeda rasanya. Empat jam perjalanan darat dari Kota Sorong, di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), ia berjuang bukan melawan macet, tapi menghadapi sinyal internet yang hilang-muncul, listrik yang bisa padam tiba-tiba, dan tetangga yang memutar musik keras saat ia sedang rapat via Zoom.
“Kalau di rumah memang ada sedikit terganggu. Kadang tetangga putar lagu, anak-anak ribut. Orang di sekitar tidak tahu kalau kita sedang bekerja,” katanya dengan nada yang tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan frustrasi.
Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kuota WFH diatur antara 25% hingga maksimal 50%, sementara layanan publik dipastikan tetap menjadi prioritas.
Sumber : Kompas