JAKARTA – Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk merespons ancaman bencana air di Indonesia. Salah satunya dengan mengevaluasi bendungan. Hal itu tersaji dalam acara The 20th Meeting of The HELP on Water and Disasters yang diselenggarakan Kementerian PUPR bersama High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) pada Kamis (10/11/22). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pihaknya merevitalisasi dan pemeliharaan bendungan di Indonesia. Lalu bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan penyesuain sistem operasi bendungan untuk memungkinkan strategi pelepasan dini. Tujuannya mengamankan lebih banyak kapasitas untuk menyimpan curah hujan yang berlebihan dan menyerap debit puncak aliran. “Kami juga mengevaluasi 62 bendungan yang baru selesai dan sedang dibangun. Berdasarkan hasil evaluasi, 30 bendungan harus dimodifikasi dengan menambahkan gate pada pelimpahnya,” ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (11/11/2022).
“Sedangkan 11 bendungan lain hanya memerlukan penyesuaian pada manual pengoperasiannya. Sisanya dirancang sebagai bendungan kering sehingga tidak diperlukan modifikasi,” tandasnya. Menurut Basuki, upaya lain untuk memulihkan dan mengelola bencana terkait air yang berulang yaitu dengan meningkatkan pasokan air bersih dan meningkatkan sistem sanitasi di kota-kota besar. “Kemudian melakukan rehabilitasi dan pengembangan irigasi baru untuk mengamankan produksi pangan,” jelasnya. Hal-hal tersebutlah berbagai upaya Kementerian PUPR untuk menangani fenomena baru kondisi hidrologis, pemulihan dari pandemi COVID-19, serta mitigasi dampak perubahan iklim dalam skema terpadu untuk meningkatkan perekonomian.
Dalam kondisi hidrologi baru, Indonesia memiliki curah hujan tinggi yang sulit diprediksi dan intensitasnya ekstrim. Selain itu, banyak terjadi siklon tropis yang berdampak langsung pada kondisi cuaca sehingga menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di Indonesia. Baca juga: 500 Hektar Area Bendungan Tapin Bakal Dihijaukan Ditambah lagi, tren La Nina mengakibatkan tahun-tahun basah yang panjang, dan cuaca ekstrim selama musim kemarau. Maka dari itu, Menteri PUPR menilai para ahli, insinyur, dan pengambil kebijakan harus berkolaborasi untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. “Dalam hal ini, HELP telah menyiapkan topik-topik penting yang berkaitan dengan air dan bencana, pembiayaan sektor air, tata kelola, serta ilmu pengetahuan dan teknologi,” pungkasnya.
The 20th Meeting of The High-Level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP) membahas secara rinci mengenai aspek sosial, ekonomi, serta teknis pada sektor air dan bencana. Sementara itu, kegiatan akan dilanjutkan dengan The G20 HELP Special Event pada Jumat (11/10/22) yang akan fokus pada dialog kebijakan kolektif di bidang air dan bencana.